Dilematisnya Kenaikan BBM



Minggu ini kita tak akan lepas dari berita rencana Kenaikan BBM. Hal ini Sepertinya akan pasti menjadi kenyataan, dan sesegera mungkin akan semakin mencekik beban hidup rakyat Indonesia. Kenaikan harga minyak dunia yang pelan tetapi pasti sepertinya sudah memaksa Tim Ekonomi SBY mengibarkan bendera putih dalam mengeluarkan sumsidi. Harga minyak menyentuh angka 120 dolar per barel (diperkirakan sampai 200 dolar di akhir tahun) membuat beban anggaran menyentuh 20% dari total adomestik bruto (PDB)
Mati atau tersiksa...? sekarat atau tamat?. Mungkin ironi yang kini dipikul tim Ekonomi SBY.
Minggu kemarin tim ini membuat tak kurang 64 skenario menghadapi situasi ini. Kembali sifat bimbang SBY dalam menghadapi situasi dilematis ini. Apa yang sebanarnya di benak SBY dan timnya, patut kita cermati bersama.
Tak kurang beberapa ekonom sudah memberi masukan, tak mungkin lagi pemerintah bertahan dan bergeming dengan memberi mimpi manis pada rakyat. Subsidi BBM harus segera dipangkas untuk mengamankan keuangan dan masa depan perekonomian.

Pengalihan Subsidi, bukan Kenaikan BBM.

Kenaikan BBM kali ini menurutku perlu dilakukan pemerintah dalam porsi yang seimbang . Salah satu alasan, ternyata subsidi BBM ternyata lebih dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Kasus nyata adalah beralihnya hampir 50% penggunaan BBM mobil pribadi dari pertamax -BBM tak bersubsidi- ke premium. Sehingga pemerintah harus berupaya keras membentuk opini di masayarakat bahwa kenaikan ini adalah upaya pengalihan subsidi ke kalangan yang lebih berhak. Menurut Faisal Basri subsidi BBM yang sekarang diberikan ternyata 25 s/d 30%-nya dinikmati oleh 10% orang terkaya di Indonesia, dan 10% orang termiskin hanya menikmati 1% subsidi BBM. Artinya semakin pemerintah membiarkan harga BBM dengan harga sekarang, akan terjadi banyak penyimpangan aggaran yang dikeluarkan pemerintah.

Mengubah Pisau kebijakan.
Selama ini memang terjadi gejala ketidakadilan pemerintah dalam mengelola kebijakan. Mungkin memang tak ada memang rumus ekonomi liberal yang memihak ke kalangan kecil. Kebijakan pemerintah ibarat mata pisau, tajam ke bawah tumpul ke atas. Ambil contoh kebijakan pemerintah yang tak pernah ada ‘niat” untuk menyelesaikan pengemplang dana BLBI yang notabene kelompok kakap negeri ini. 
Di satu sisi misalnya, pemerintah terlalu membabi buta dan sangat tak sabar dalam program konversi minyak tanah ke Elpiji. Padahal rakyat benar-benar belum sepenuhnya siap, perlu proses untuk penyesuaian.
Moment kali ini harusnya dimanfaatkan SBY untuk secepatnya mengubah pola kebijakan yang lebih memihak ke rakyat kecil. Janganlah terlalu lama berpikir dan hanya meminta rakyat bersabar dengan kondisi yang semakin susah. Solusi lain semacam smart card dan program pengalihan lain yang melibatkan birokrat berulang kali tak pernah efektif.

Pertanyaan selanjutnya kemana program pengalihan subsidi diarahkan? Banyak langkah yang bisa ditempuh oleh pemerintah yang nyata-nyata harus cepat dilakukan. Pembenahan Insfrastruktur dengan program padat karya adalah contoh kecil. Program lain yang sifatnya memberi kail kepada rakyat -setidaknya menyambung nafas rakyat – jauh lebih bermanfaat daripada mekanisme lain yang ujung-ujungya hanya pepesan kosong harus. 
Rakyat kecil sebenarnya bukan tak punya daya tetapi butuh aktualisasi diri untuk eksis. Rakyat butuh kail bukan disuapi. Masih ada jiwa kemandirian dari rakyat, pemerintah-lah yang mefasilitasi. Butuh kesungguhan memang, tetapi bisa bila ada kemauan dari pemerintah.
Pemerintah harus segera berhenti menjual senyum, seperti seorang penyanyi menghibur audience-nya.
Seperti judul lagu pak presiden “Rinduku Padamu” memang judul indah, tetapi lebih indah bila liriknya lebih mengayomi ;
Aku rindu padamu… wahai rakyatku.
Ingin kutemani dirimu dalam keceriaan dan kesedihanmu..
Sebagai wujud aku selalu di sisimu.
Dalam suka maupun duka...
Weleh-weleh…maaf ya Pak.